kagajwale — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti perjalanan reformasi Indonesia yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri sebuah kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, pada Kamis malam, 29 Januari 2026.

Reformasi dan Konsolidasi Kelembagaan

Haedar mengingatkan bahwa Indonesia telah menjalani era reformasi sejak 1998 dengan segala dinamika dan risikonya. Salah satu hasil dari gerakan reformasi tersebut, menurutnya, adalah penempatan berbagai institusi penting negara secara langsung di bawah kendali Presiden.

“Alih-alih kembali mengutak-atik struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya lebih fokus pada upaya konsolidasi terhadap reformasi yang telah berjalan,” tegas Haedar. Ia menilai bahwa perubahan struktur yang berulang justru berpotensi memunculkan persoalan-persoalan baru yang dapat mengganggu arah dan substansi reformasi itu sendiri.

Solusi Substantif lewat Perbaikan Internal

Muhammadiyah, melalui pandangan Haedar, menekankan bahwa berbagai persoalan yang muncul di dalam institusi-institusi negara—mulai dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga lembaga pemerintahan lainnya—lebih tepat diselesaikan melalui jalan reformasi internal.

“Apabila terdapat masalah di tubuh Polri, TNI, atau komponen negara lain, langkah yang lebih substantif adalah melakukan pembenahan dan reformasi dari dalam. Pendekatan ini dinilai jauh lebih mendasar dan berkelanjutan,” jelas Haedar.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas dan integritas institusi dari dalam, sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan melanjutkan cita-cita reformasi secara lebih efektif.