PTTOGEL — Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan proses pendataan terhadap hunian dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana di wilayah Sumatera. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data geotagging serta kondisi aktual rumah dan fasilitas publik di daerah terdampak.

Target Penyelesaian Pendataan

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanyakan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendataan. Ia menekankan bahwa kecepatan proses ini akan berpengaruh langsung pada percepatan penyaluran bantuan dan pemulihan hak masyarakat terdampak.

“Kira-kira pendataannya berapa lama? Karena jika semakin cepat, maka fasilitas dan hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak juga akan semakin cepat terealisasi,” ujar Dasco dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana di Aceh.

Amalia menargetkan proses pendataan lapangan dapat rampung dalam waktu dua pekan, atau paling lambat akhir bulan berjalan. Namun, untuk respons cepat, tim BPS dapat menyelesaikan pendataan awal dalam waktu dua hari.

Desakan Penyelesaian Lebih Cepat

Dasco kemudian mendesak agar pendataan dapat diselesaikan lebih cepat, yakni dalam waktu satu minggu. Ia berharap seluruh proses mitigasi pascabencana, termasuk pendataan, sudah tuntas sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri (Lebaran).

“Bisa diminta selesai dalam seminggu? Dari pembicaraan tadi, kita menargetkan seluruh daerah terdampak tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran,” jelas Dasco.

Prioritas Data Hunian Rusak Ringan dan Sedang

Mendukung hal serupa, Ketua Satgas Pemerintah, Tito Karnavian, meminta BPS untuk memprioritaskan pendataan hunian dengan kerusakan kategori ringan dan sedang. Data ini dianggap krusial untuk memulai langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat sasaran.

“Yang menjadi prioritas super adalah data rumah rusak ringan dan sedang. Dengan data itu, BNPB dan kepala daerah yang sudah bergerak sejak pekan lalu dapat segera menindaklanjuti dengan program pemulihan,” tegas Tito.

Koordinasi yang intens antara BPS, pemerintah daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan mengembalikan kondisi masyarakat di wilayah bencana.