PTTOGEL — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat nilai kontrak belanja di sektor hulu migas dalam periode lima tahun, dari 2020 hingga 2025, mencapai angka yang fantastis, yakni Rp 725 triliun. Yang lebih menggembirakan, lebih dari separuh nilai belanja tersebut mengalir kembali ke dalam negeri.

Kontribusi Signifikan untuk Industri Lokal

Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam belanja hulu migas periode tersebut mencapai 59 persen, setara dengan Rp 388 triliun. Angka ini menjadikan TKDN sebagai salah satu indikator kinerja utama SKK Migas dalam mendorong perputaran roda ekonomi nasional melalui industri energi.

“Prinsipnya adalah ‘dari kita, untuk kita, dan untuk negara kita’. Dampak dari pencapaian TKDN ini sangat krusial bagi perekonomian,” jelas Vice President Bidang Dukungan Bisnis SKK Migas, Maria Kristanti, dalam sebuah paparan media di Surabaya.

Proyeksi dan Realisasi TKDN

Dalam proyeksi hingga 2025, realisasi TKDN terbagi dalam dua jalur. Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), angka TKDN masih berkisar di 22 persen. Sementara itu, untuk proyek non-PSN, tingkat penyerapan komponen dalam negeri telah menembus angka 60 persen.

Meski dinamis, sektor hulu migas dipastikan tetap menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian TKDN secara nasional. Efek nyatanya dapat dirasakan ketika belanja tersebut benar-benar menyentuh daerah-daerah operasi.

Studi Kasus: Multiplier Effect di Jawa Timur

Jawa Timur menjadi contoh nyata wilayah yang merasakan dampak positif dari kebijakan TKDN ini. Berdasarkan data pengadaan hingga November 2024, total belanja hulu migas di Jawa Timur untuk periode 2020–2025 mencapai sekitar Rp 9 triliun, dengan komitmen TKDN sebesar 63 persen.

Efek pengganda (multiplier effect) dari belanja ini menyebar ke berbagai sektor ekonomi:

• Keterlibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): 53%
• Sektor medis di sekitar wilayah operasi: 91%
• Komoditas utama dan penunjang migas: 57%
• Sektor perhotelan dan akomodasi: 88%
• Penyerapan tenaga kerja lokal: 94%
• Sektor transportasi: 83%

“Satu pabrik yang mendapatkan kontrak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pasti akan menambah jumlah pekerjanya karena ada proyek yang harus diselesaikan,” tambah Maria.

Komposisi dan Peluang bagi Pelaku Usaha

Jika dirinci, kontribusi belanja berdasarkan skala usaha di Jawa Timur adalah 8 persen untuk usaha kecil, 22 persen untuk usaha menengah, dan 70 persen untuk usaha besar. Komposisi ini menunjukkan bahwa kegiatan hulu migas tetap membuka ruang yang signifikan bagi pelaku usaha daerah, terutama melalui paket-paket pengadaan bernilai kecil dan menengah.

Regulasi yang Mendukung Prioritas Lokal

Di balik pencapaian ini, SKK Migas tidak bergerak sendiri. Seluruh kebijakan TKDN berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, mulai dari Instruksi Presiden hingga peraturan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM.

Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban bagi KKKS untuk melibatkan UKM lokal pada paket tender di bawah Rp 50 miliar di wilayah operasi utama. Aturan ini berlaku baik untuk BUMN maupun badan swasta.

“Jadi, jika KKKS tersebut beroperasi di Jawa Timur, maka untuk pengadaan hingga Rp50 miliar, wajib menggunakan golongan usaha kecil dan menengah yang ada di daerah tersebut,” tegas Maria.

Fleksibilitas dan Pengecualian

Kendati demikian, aturan ini memiliki beberapa pengecualian, seperti untuk tender berisiko tinggi, kebutuhan barang tertentu yang harus dibeli langsung dari pabrikan, atau ketiadaan penyedia lokal yang memenuhi kualifikasi. Jasa spesifik seperti verifikasi TKDN dan konsultasi teknis terpusat juga mendapat pengecualian.

Namun, prinsip utamanya tetap: selama pelaku usaha lokal tersedia dan mampu, mereka wajib diprioritaskan. Pada titik inilah industri hulu migas diharapkan tidak hanya menggerakkan sektor energi, tetapi juga secara aktif menghidupkan ekonomi daerah di sekitarnya.

kagajwale.com