Prosedur Resmi yang Jelas dan Terarah

Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Agung Suhartoyo, menegaskan bahwa proses pengangkatan anak sebenarnya tidak rumit jika mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2007. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak ditemui pelanggaran terhadap aturan ini.

Langkah pertama yang harus dilakukan calon orang tua angkat adalah mendaftar ke Dinas Sosial setingkat kabupaten atau kota. Proses ini menjadi pintu masuk formal untuk memulai perjalanan adopsi yang sah.

Syarat-Syarat Pokok Calon Orang Tua Angkat

Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan baku untuk memastikan kesejahteraan anak. Pertama, dari segi usia, calon orang tua harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun. Persyaratan kesehatan jasmani juga mutlak diperlukan.

Selain itu, pasangan yang mengajukan permohonan idealnya belum memiliki anak atau maksimal telah memiliki satu anak. Aspek keyakinan juga diperhatikan, dimana agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama anak yang akan diadopsi.

Proses Verifikasi yang Ketat

Setelah pendaftaran di tingkat kabupaten/kota, berkas permohonan akan naik ke Dinas Sosial Provinsi. Di tingkat inilah Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (TPPA) berperan. Tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan ini tidak hanya menilai dokumen, tetapi juga melakukan kunjungan lapangan.

“Kami melakukan home visit. Pekerja sosial kami memastikan bahwa lingkungan rumah layak untuk pengangkatan anak. Proses penyerahan anak tidak dilakukan secara instan,” jelas Agung Suhartoyo.

Masa Pengawasan dan Pemantauan

Setelah home visit dan dinyatakan layak, anak akan berada dalam masa pengawasan pekerja sosial selama kurang lebih enam bulan. Periode ini crucial untuk memastikan adanya ikatan dan adaptasi yang baik antara calon orang tua dan anak, sebelum keputusan akhir penetapan pengangkatan anak diberikan.

Dengan mengikuti prosedur yang transparan dan terukur ini, niat baik untuk membentuk keluarga tidak hanya terwujud, tetapi juga terlindungi dari praktik-praktik illegal yang membahayakan masa depan anak.

The post Cara Legal Adopsi Anak dan Bahaya Jual Beli Bayi Online appeared first on .

Proses Asesmen yang Komprehensif

Proses penilaian tersebut dilakukan menggunakan alat asesmen khusus yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri RI bersama berbagai organisasi internasional, termasuk International Organization for Migration (IOM). Pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang TPPO.

Status dan Pemulangan WNI

Berdasarkan data dari KBRI, sebagian besar WNI yang diasesmen tidak memiliki paspor dan terkena denda karena melebihi masa tinggal (overstay). Setelah memperoleh dokumen perjalanan sementara serta keringanan dari pihak Imigrasi Kamboja, proses pemulangan pun dijalankan.

Sebanyak 743 orang dijadwalkan untuk dipulangkan secara bertahap dalam periode 15 Februari hingga 4 Maret 2026. Sementara itu, 225 WNI lainnya telah memilih untuk pulang secara mandiri sejak 30 Januari 2026.

Fasilitas Hingga ke Pintu Keberangkatan

Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa KBRI Phnom Penh memfasilitasi keberangkatan para WNI tersebut hingga ke pintu keberangkatan di bandara. “KBRI akan memastikan bahwa setibanya mereka di Jakarta, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak-pihak terkait,” jelas Dubes Santo.

Dubes Santo juga menyampaikan harapannya agar tingkat keterlibatan WNI dalam aktivitas penipuan daring dapat segera ditetapkan, sehingga tindakan hukum yang tepat dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The post KBRI Phnom Penh: 3.595 WNI di Kamboja Telah Diasesmen appeared first on .