Kabar Duka dan Rencana Pemakaman

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, membenarkan bahwa Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tersebut menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 13.45 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan pada hari Minggu, 29 Maret 2026, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Profil dan Latar Belakang Keluarga

Juwono Sudarsono lahir pada 5 Maret 1942. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang akademisi brilian, tetapi juga berasal dari keluarga yang telah lama mengabdi untuk negara. Ayahnya, Sudarsono, pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Sjahrir II. Latar belakang inilah yang mungkin turut membentuk komitmennya yang mendalam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perjalanan Karier yang Panjang dan Berwarna

Kiprah Juwono Sudarsono di pemerintahan terbilang sangat panjang dan menjangkau berbagai bidang strategis. Perjalanannya dimulai dengan dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup pada era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Kariernya terus menanjak ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Namun, salah satu momen paling bersejarah dalam hidupnya terjadi pada tahun 1999.

Mencatat Sejarah sebagai Menhan Sipil Pertama

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2000), Juwono Sudarsono diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Pengangkatannya ini bukan sekadar rotasi kabinet biasa, melainkan sebuah langkah bersejarah. Ia tercatat sebagai Menteri Pertahanan pertama Republik Indonesia yang berasal dari kalangan sipil, mengakhiri dominasi posisi tersebut oleh perwira militer aktif yang telah berlangsung selama sekitar 40 tahun sejak 1959.

Setelah menyelesaikan tugasnya di Kemhan, ia kemudian ditugaskan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Inggris, sebuah posisi yang diembannya hingga tahun 2004.

Kembali Memimpin Kementerian Pertahanan

Keahlian dan integritasnya di bidang pertahanan membuatnya kembali dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 21 Oktober 2004, Juwono Sudarsono sekali lagi dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ia memimpin kementerian strategis tersebut hingga tahun 2009, meninggalkan warisan reformasi dan profesionalisme di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Kepergian Juwono Sudarsono adalah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Ia meninggalkan jejak yang dalam sebagai seorang intelektual, birokrat yang handal, dan pelopor demokratisasi sektor pertahanan. Namanya akan selalu dikenang sebagai tokoh yang berani membuka jalan bagi kepemimpinan sipil dalam mengelola pertahanan negara.

The post Mantan Menhan Juwono Sudarsono Meninggal Dunia appeared first on .

Dukungan dengan Catatan

Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa PAN setuju jika Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, partainya memberikan beberapa catatan penting sebelum wacana ini diimplementasikan.

Catatan pertama adalah perlunya kesepakatan bulat dari seluruh partai politik di parlemen untuk menerima sistem ini. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Pilkada harus dilakukan terlebih dahulu oleh partai politik di DPR.

“Dengan demikian, proses pembahasan revisi UU Pilkada tidak akan digunakan oleh partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,” jelas Viva.

Menghindari Polemik Publik

PAN juga berharap agar usulan perubahan sistem ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan berujung pada demonstrasi besar-besaran. Viva menyadari bahwa setiap perubahan undang-undang terkait pemilu kerap memicu perdebatan publik yang tajam.

“Tidak menimbulkan pro-kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada berpotensi memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ungkapnya.

Dasar Hukum dan Argumentasi Konstitusional

Dari sisi hukum tata negara, Viva menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.

“Keduanya, baik langsung maupun tidak langsung, sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis. Hal itu diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,” paparnya.

Viva juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan open legal policy yang berada di bawah kewenangan DPR dan pemerintah.

Kajian Akademis yang Terbelah

Ia mengakui bahwa hingga saat ini, kajian akademis mengenai sistem pilkada masih terbelah menjadi dua kubu. Satu pihak sepakat dengan pilkada tidak langsung, sementara pihak lain menolak dengan berbagai argumentasi yang berbeda.

Dukungan PAN ini menambah dinamika wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang terus mengemuka dalam diskusi politik nasional.

The post PAN Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD appeared first on .